ER3 News.com – Pernyataan ini merujuk pada pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai paradoks pengelolaan kekayaan alam, di mana bayi di Norwegia dinilai lahir membawa tabungan dari dana abadi negara, sementara bayi di Indonesia menanggung beban utang publik per kapita.
Dalam pemaparannya, Arief menilai Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Namun, menurutnya, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu di terjemahkan menjadi kesejahteraan yang di rasakan masyarakat secara luas.
Sebagai ilustrasi, Arief membandingkan kondisi bayi yang lahir di Norwegia dan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa bayi yang lahir di Norwegia secara tidak langsung telah memiliki manfaat ekonomi sejak lahir. Sebab negaranya mengelola pendapatan dari sumber daya alam melalui sovereign wealth fund atau dana investasi negara. Sementara Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah dan sinar matahari sepanjang tahun. Namun rasio utang negara terhadap jumlah penduduk membuat bayi baru lahir secara statistik di hitung memiliki beban utang negara.
Melalui perbandingan tersebut, Arief menyampaikan kritik terhadap tata kelola sumber daya alam. Dan juga arah kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, negara yang di karuniai kekayaan alam semestinya mampu mengelola aset tersebut. Sehingga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya menjadi potensi ekonomi semata.
Pernyataan itu kemudian memicu beragam respons dari masyarakat. Perbandingan Indonesia dengan Norwegia kembali memunculkan diskusi. Yaitu diskusi mengenai pengelolaan sumber daya alam, kebijakan fiskal, utang negara, hingga strategi pembangunan ekonomi nasional.
Sejumlah pihak menilai ilustrasi yang di sampaikan Arief menjadi pengingat. Bahwa kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak secara otomatis menghadirkan kesejahteraan. Hasil tersebut sangat bergantung pada tata kelola serta pemanfaatannya. Dan kebijakan yang di terapkan dapat menjadi manfaat juga dapat di rasakan secara merata oleh masyarakat.
