Cikarang Pusat, Er3 News.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan Tim Liaison Officer (LO) Rencana Aksi Siaga Darurat Bencana Banjir Tahun 2026 guna memperkuat koordinasi penanganan bencana serta percepatan penyaluran bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak banjir.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Bupati Bekasi Nomor 300.2.1/598/BPBD/2026 yang di tetapkan pada 23 Januari 2026 dan di tandatangani oleh Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja.
Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa pembentukan Tim Liaison Officer merupakan langkah strategis. Untuk memastikan penanganan bencana banjir berjalan terkoordinasi dan responsif.
“Tim Liaison Officer ini di bentuk untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan unsur terkait. Sekaligus memastikan bantuan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dapat tersalurkan secara cepat dan tepat,” ujar dr. Asep Surya Atmaja.
Dalam surat perintah tersebut, Tim Liaison Officer ditugaskan membantu koordinasi bantuan logistik. Berupa paket sembako, makanan siap saji, air mineral, obat-obatan, selimut, pakaian, dan tikar yang di salurkan melalui pemerintah kecamatan setempat.
Selain itu, Tim LO juga bertugas membantu mengomunikasikan informasi kejadian bencana banjir di Kabupaten Bekasi. Dengan dukungan data kebencanaan sebagai bahan analisis dan antisipasi, melakukan koordinasi antarwilayah yang berbatasan. Serta melakukan monitoring upaya kesiapsiagaan bencana.
“Kami ingin setiap perkembangan di lapangan dapat di pantau secara langsung dan di laporkan secara berkala kepada BPBD, sehingga langkah antisipasi maupun penanganan dapat segera di lakukan,” tambahnya.
Berdasarkan lampiran surat perintah, Tim Liaison Officer di bentuk di 16 kecamatan. Yang meliputi Muara Gembong, Babelan, Cabangbungin, Taruma Jaya, Tambun Utara, Tambun Selatan, Tambelang, Cibitung, Sukatani, Karang Bahagia, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Sukawangi, Sukakarya, Pebayuran, dan Kedungwaringin. Dengan melibatkan lintas perangkat daerah, unsur keamanan, fasilitas kesehatan, BUMD, kawasan industri, serta dunia usaha.
