Jakarta, ER3 News.com– Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri menggelar Seminar Hasil Penelitian bertajuk “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Peran Polri dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2026” di Orchardz Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).
Seminar di buka oleh Kapuslitbang Polri, Brigjen Pol. Didi Hayamansyah, S.H., S.I.K., M.H. dan di hadiri Pejabat Utama Puslitbang Polri juga perwakilan satuan kerja di lingkungan Mabes Polri. Hadir juga akademisi, peneliti, instansi terkait, serta di ikuti secara daring oleh jajaran Polda melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Kapuslitbang Polri menyampaikan bahwa penelitian di laksanakan pada Maret–Juni 2026 di delapan Polda. Yaitu Polda Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Penelitian tersebut bertujuan menghasilkan rekomendasi strategis berbasis kajian ilmiah. Guna mendukung peningkatan kualitas penanganan penyampaian pendapat di muka umum.
Kapuslitbang Polri menegaskan bahwa hasil penelitian di harapkan menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan dan strategi operasional. Serta peningkatan profesionalisme personel, sehingga pengamanan aksi unjuk rasa dapat di laksanakan secara profesional, proporsional, humanis. Juga tetap menjamin kebebasan berekspresi masyarakat dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pentingnya Penguatan Kompetensi Personel.
Hasil penelitian di paparkan oleh anggota tim peneliti, Triyono, S.Sos., M.A., yang menyoroti pentingnya penguatan kompetensi personel, dukungan anggaran operasional, sertifikasi personel dan peralatan. Serta penyempurnaan regulasi dan standar operasional prosedur agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial.
Seminar dipandu oleh Dr. Sarah Nuraini Siregar, S.I.P., M.Si., Peneliti BRIN, dengan menghadirkan narasumber dari Baintelkam Polri. Hadir juga Korbrimob Polri, Korsabhara Baharkam Polri, dan Astamaops Kapolri. Para narasumber membahas strategi deteksi dini, pengendalian huru-hara, pengamanan yang humanis. Serta penguatan koordinasi lintas fungsi dalam penanganan aksi unjuk rasa.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta internal maupun eksternal. Seluruh hasil pembahasan akan menjadi bahan penyempurnaan laporan akhir penelitian yang akan di sampaikan kepada pimpinan Polri sebagai rekomendasi strategis dalam mendukung kebijakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta peningkatan kualitas penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum.
