ER3 News.com – Cina membuat para pejabatnya gemetar untuk melakukan korupsi melalui kombinasi hukuman mati tanpa ampun, sistem pengawasan agresif hingga ke lingkaran keluarga, serta kampanye pembersihan total tanpa pandang bulu yang di gagas oleh Presiden Xi Jinping sejak 2012.
Di Cina koruptor sebelum di eksekusi atau di penjara. Maka wajah dan tangisan penyesalan para koruptor sengaja di siarkan di televisi nasional. Gunanya untuk mempermalukan mereka secara publik.
Dan negara akan melacak dan menyita seluruh kekayaan yang tidak bisa di pertanggungjawabkan asal-usulnya. Termasuk aset yang sudah di alihkan atas nama anggota keluarga.
Pejabat yang terbukti menerima suap atau menggelapkan dana dalam jumlah besar menghadapi vonis hukuman mati. Sebagai contoh, mantan Menteri Pertanian Tang Renjian di jatuhi hukuman mati akibat korupsi ratusan juta yuan.
Pejabat militer atau politik tingkat tinggi yang mendapat keringanan hukuman mati bersyarat akan tetap mendekam di penjara seumur hidup tanpa peluang bebas.
Begitu penyelidikan di mulai, pejabat langsung di copot dari jabatan, di keluarkan dari Partai Komunis Cina (PKT), dan karier politiknya langsung tamat seketika.
Blokade Bisnis Keluarga.
Pemerintah Cina melarang keras anak, istri, suami, hingga menantu pejabat untuk menjalankan bisnis yang berpotensi memicu konflik kepentingan. Jika keluarga nekat berbisnis, pejabat tersebut wajib mengundurkan diri atau menutup bisnisnya. Tidak ada ruang toleransi untuk praktik “orang dalam”.
Berdasarkan aturan agresif ini, lingkaran keluarga pejabat hanya diberi dua pilihan. Pertama menutup total bisnis mereka. Kedua pejabat tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak ada kompromi dalam mengelola konflik kepentingan.
Ekonomi keluarga pelaku langsung di lumpuhkan total melalui sistem pelacakan digital. Akses perbankan mereka di blokir. Anak dan cucu koruptor di larang keras untuk masuk ke universitas elit atau mendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga masa depan seluruh keturunan mereka terputus dalam semalam.
Dan Cina melakukan Operasi anti-korupsi yang di jalankan oleh Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) menyasar siapa saja, mulai dari pejabat rendah (“lalat”) hingga petinggi politik dan jenderal militer bintang atas (“macan”).
Investigasi di perluas secara agresif ke sektor-sektor basah yang rentan, seperti militer, keuangan, energi, farmasi, hingga proyek infrastruktur. Sepatutnya pada tahun 2025 dan 2026, puluhan jenderal dan menteri terus di depak dan di ajukan ke pengadilan militer maupun sipil.
Bandingkan Dengan Koruptor Indonesia.
Koruptor miliaran rupiah di Indonesia sering terlihat tersenyum lebar. Atau tenang saat tampil di depan publik dengan melambaikan tangan ke kamera. Vonis hakim sering kali jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Narapidana korupsi kerap mendapatkan fasilitas sel tahanan yang nyaman. Dan hak remisi membuat masa hukuman menjadi lebih singkat. Menggunakan sanksi pidana penjara dan denda, serta kewajiban membayar uang pengganti dengan rata-rata vonis kurungan yang kerap di nilai ringan. Bahkan bebas mencalonkan diri lagi sebagai pejabat publik.
Penindakan atas pelaku Korupsi sering berjalan lambat terbentur birokrasi, dengan capaian Indeks Persepsi Korupsi yang masih berada di bawah rata-rata kawasan. Di tangani oleh lembaga penegak hukum yang terpisah seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dengan ruang lingkup peradilan yang independen namun rentan dinamika politik.
Perbandingan penanganan koruptor di China dan Indonesia mencakup perbedaan tingkat ketegasan sanksi hukum, bentuk lembaga pengawas, serta konsistensi kampanye politik. China menerapkan hukuman mati bagi koruptor besar dan pengawasan terpusat yang sangat ketat. Sementara Indonesia menggunakan sistem peradilan pidana umum dengan vonis yang cenderung lebih ringan.
