Jakarta, ER3 News.com – Di tengah banyaknya sorotan dan kritik ilmiah terkait efektivitas program pemerintah, ruang diskusi kritis di tanah air justru kembali di hantam oleh retorika keras dari puncak kekuasaan.
Dalam pernyatannya baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka meluapkan kekesalannya terhadap masukan dan kritik para pakar terkait program kesejahteraan serta pemenuhan gizi anak.
Hal tersebut di sampaikannya saat menghadiri Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall, Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam.
Prabowo secara menohok menyebut tak peduli dengan anggapan para pakar, bahkan melontarkan sindiran keras bahwa sebagian pakar “saking pintarnya, jadi g0bl0k” karena dianggap hanya menghambat usahanya mensejahterakan rakyat.
Pemandangan ini makin menegaskan posisi pakar, akademisi, dan peneliti yang kian kehilangan harga diri serta tempat di mata penguasa ketika argumen berbasis data di kalahkan oleh ego politik.
Apakah kepemimpinan yang alergi kritik dan meremehkan pandangan akademisi seperti ini benar-benar bisa membawa Indonesia menuju kemakmuran, atau justru malah menjerumuskan negara ke dalam kesewenang-wenangan tanpa kontrol.
Rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang berintegritas tinggi, jujur, adil, serta mengutamakan pengabdian nyata untuk kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi.
Harapan rakyat terhadap pemimpin negara Indonesia yaitu:
- Integritas dan Pemberantasan Korupsi
- Jujur dan Amanah: Pemimpin diharapkan memiliki rekam jejak yang bersih serta wibawa moral yang kuat.
- Anti-Korupsi: Masyarakat, terutama generasi muda, menuntut komitmen nyata dan ketegasan dalam memberantas praktik korupsi di semua lini pemerintahan.
- Keadilan Sosial dan Pemerataan Ekonomi
- Kesejahteraan Merata: Kebijakan ekonomi harus berpihak pada pemberdayaan usaha kecil/menengah dan penciptaan lapangan kerja.
- Kesempatan Setara: Setiap warga negara berhak mendapatkan akses dan peluang yang sama dalam menikmati hasil pembangunan tanpa diskriminasi.
- Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar
- Pendidikan Berkualitas: Pemerataan fasilitas dan akses mutu pendidikan yang terjangkau bagi seluruh anak bangsa.
- Kesehatan dan Ketersediaan Pangan: Menjaga stabilitas harga pangan, energi, serta jaminan layanan kesehatan yang layak.
- Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara
- Kepatuhan Konstitusi: Pemimpin harus berdiri tegak di atas hukum dan konstitusi (UUD 1945) demi menjamin keadilan hukum bagi masyarakat.
- Kedaulatan Nasional: Menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak bocor ke luar negeri dan memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global.
