SURABAYA, Er3News.com – Dugaan skandal manipulasi kredit senilai Rp569 miliar yang terjadi di Bank Jatim cabang Jakarta menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. DPRD kini mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim tersebut.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, menegaskan bahwa skandal ini semakin memperburuk citra BUMD Jatim. “Kasus ini menambah daftar panjang rapor merah BUMD yang seharusnya menjadi pilar ekonomi daerah. Kami tidak bisa tinggal diam dan harus mengambil langkah konkret,” ujarnya.
Faizin menilai, pembentukan Pansus sangat penting guna mengungkap dugaan praktik korupsi yang telah mencoreng nama Bank Jatim. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di bank milik daerah tersebut. “Ini bukan kali pertama ada kasus seperti ini. Sudah saatnya ada perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, sejumlah anggota DPRD lainnya juga mendesak agar penegak hukum segera turun tangan mengusut tuntas perkara ini. Mereka meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ikut serta dalam investigasi demi memastikan tidak ada intervensi yang bisa menghambat proses hukum.
Bank Jatim Bungkam, OJK Diminta Bertindak
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bank Jatim masih belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan manipulasi kredit yang menghebohkan publik ini. Keengganan pihak bank untuk terbuka memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Dr. Arif Budiman, menilai kasus ini menunjukkan bahwa masih ada celah besar dalam sistem perbankan daerah yang memungkinkan praktik penyalahgunaan wewenang. “Perlu ada reformasi dalam pengelolaan BUMD, terutama di sektor perbankan. Pengawasan harus diperketat, dan transparansi harus menjadi prioritas,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa peran OJK sangat krusial dalam memastikan kredibilitas perbankan daerah. “Jika OJK tidak bertindak tegas, kepercayaan masyarakat terhadap Bank Jatim bisa runtuh. Ini akan berdampak pada stabilitas ekonomi daerah,” tegasnya.
Dorongan Reformasi dan Transparansi
Dugaan manipulasi kredit di Bank Jatim cabang Jakarta semakin memperlihatkan perlunya reformasi besar-besaran dalam pengelolaan BUMD di Jawa Timur. DPRD Jatim kini berada di garda terdepan dalam upaya membongkar kasus ini melalui pembentukan Pansus. Namun, langkah ini harus mendapat dukungan penuh dari OJK dan aparat penegak hukum agar investigasi berjalan transparan dan akuntabel. Jika tidak, kasus seperti ini hanya akan menjadi catatan hitam dalam sejarah perbankan daerah tanpa adanya perbaikan nyata.
