Jakarta, ER3 News.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk terus memperkuat kapasitas organisasi agar semakin adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik yang terus berkembang. Hal tersebut di sampaikan Menkeu saat memberikan arahan pada Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb. Yang di selenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor pada Selasa (28/7).
Dalam arahannya, Menkeu menegaskan bahwa DJPb memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Peran tersebut tidak hanya memastikan pelaksanaan keuangan negara berjalan dengan baik, tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian nasional.
“Teman-teman sudah memastikan bahwa keuangan negara tidak berhenti sebagai angka saja. Teman-teman sudah mengubah angka itu menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat yang di rasakan masyarakat. Anda juga menjaga ekonomi Indonesia secara langsung,” ujar Menkeu.
Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah, Menkeu menekankan pentingnya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, penataan organisasi harus di arahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Dan juga mempercepat proses kerja, memperjelas pembagian fungsi, serta menghasilkan layanan yang lebih optimal.
“Penataan organisasi bukan urusan pindah-pindah kotak. Penataan harus membuat lembaga bekerja lebih cepat, pekerjaan lebih jelas, dan hasilnya lebih terasa,” kata Menkeu.
DJPb di Nilai Memiliki Modal Yang Kuat.
Sebagai unit eselon I dengan jaringan vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, DJPb di nilai memiliki modal yang kuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal. Menkeu meminta seluruh jajaran untuk terus melakukan penyederhanaan proses bisnis, menghilangkan tahapan yang tidak lagi relevan. Serta memastikan setiap fungsi organisasi di sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang di hadapi Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa DJPb memiliki peran penting sebagai growth agent sekaligus stabilizer agent yang turut menjaga stabilitas ekonomi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, setiap perubahan dalam organisasi harus di arahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang baik. Setiap kebijakan dan langkah yang di ambil harus tetap berpijak pada regulasi, akuntabilitas, dan integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.
“Bergerak lebih cepat bukan berarti mengabaikan aturan. Kita adalah instrumen negara, sehingga tidak boleh ada kebijakan atau langkah yang mengabaikan aturan. Semua harus di pertimbangkan dari berbagai sisi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mendorong seluruh pimpinan di lingkungan DJPb untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented). Dan mampu mengambil keputusan secara cepat, serta memberikan ruang bagi pegawai untuk menghadirkan inovasi.
“Ruang itu tetap harus di sertai pengawasan yang memadai. Kebebasan bergerak selalu datang bersama tanggung jawab, inovasi yang di topang kemampuan, pengetahuan, dan integritas,” kata Menkeu.
Menutup arahannya, Menkeu meyakini DJPb mampu terus berkembang menjadi institusi pemerintah yang modern, adaptif, dan siap menjawab berbagai tantangan kebijakan di masa depan.
“Jalankan pekerjaan secara profesional. Jaga integritas dalam masalah keputusan. Saya percaya teman-teman semua mampu membawa DJPb menjadi institusi pemerintahan yang modern dan mampu menjawab kebutuhan negara,” ujar Menkeu.
