Bali, ER3 News.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa koordinasi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan sektor keuangan merupakan kunci menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Hal tersebut di sampaikan dalam The 20th Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) International Conference di Bali pada Jumat (31/7).
Dalam paparannya, Wamenkeu menjelaskan bahwa kebijakan moneter berperan sebagai lini pertahanan pertama. Yang tujuannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memulihkan kepercayaan pasar. Namun, penyesuaian suku bunga yang di perlukan untuk menjaga stabilitas dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga perlu di imbangi dengan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat. serta kebijakan makroprudensial yang memastikan likuiditas dan penyaluran kredit tetap terjaga.
“Ini adalah koordinasi kebijakan yang perlu kita gunakan sebagai kerangka kerja dalam situasi saat ini,” kata Wamenkeu.
Di sisi fiskal, Wamenkeu mengatakan pemerintah melakukan stabilisasi harga energi dan pangan, pelaksanaan program prioritas pemerintah, efisiensi belanja negara. Serta menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap PDB. Pemerintah juga tetap mempertahankan subsidi energi. Yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran. Dan sembari memfokuskan belanja negara pada program-program prioritas melalui peningkatan efisiensi belanja pemerintah.
“Tujuan kebijakan fiskal dalam situasi saat ini adalah menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan. Dan pada saat yang sama kita mempertahankan keberlanjutan fiskal untuk menjaga defisit fiskal kita di bawah 3 persen,” ujar Wamenkeu.
Pentingnya Koordinasi Antarlembaga.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum tersebut menjadi wadah untuk melakukan asesmen risiko, menyusun respons kebijakan secara terpadu. Dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Wamenkeu mengungkapkan bahwa koordinasi kebijakan yang kuat telah menghasilkan ketahanan ekonomi Indonesia. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen. Inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen. Defisit fiskal semester I 2026 berada pada level 0,76 persen terhadap PDB. Juga cadangan devisa mencapai USD145,6 miliar, dan pertumbuhan kredit tetap kuat sebesar 12,67 persen.
“Ini merupakan contoh bagaimana kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan dapat saling berkoordinasi. Yaitu berkoordinasi dalam mengelola perekonomian di tengah tantangan ekonomi global, khususnya dalam menjaga stabilitas,” kata Wamenkeu.
